Sampah Jadi Listrik Dikebut Pemerintah, PSEL Jadi Solusi Baru tetapi Risiko Polusi Disorot

Program sampah jadi listrik melalui PSEL sedang dipercepat pemerintah sebagai salah satu cara mengatasi persoalan sampah perkotaan. Teknologi ini menawarkan dua manfaat sekaligus. Sampah dapat dikurangi, sementara panas dari proses pengolahan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik.

Namun, solusi tersebut bukan tanpa tantangan. Teknologi insinerasi yang digunakan dalam sejumlah proyek PSEL juga membawa risiko lingkungan. Oleh karena itu, pengendalian emisi menjadi bagian penting dalam pengoperasian fasilitas tersebut.

Pemerintah sendiri menempatkan PSEL sebagai salah satu strategi nasional untuk menangani persoalan sampah. Bahkan, proyek ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Sampah Jadi Listrik Melalui PSEL

PSEL merupakan singkatan dari Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik.

Secara sederhana, fasilitas tersebut mengolah sampah perkotaan untuk menghasilkan energi. Salah satu teknologi yang digunakan adalah pembakaran atau insinerasi.

Melalui proses tersebut, volume sampah dapat berkurang secara signifikan.

Selanjutnya, panas yang dihasilkan dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik.

Namun, persoalannya tidak berhenti setelah sampah dibakar. Proses pembakaran juga membutuhkan sistem pengendalian emisi yang baik.

Karena itu, teknologi pengolahan gas buang menjadi bagian penting dari fasilitas PSEL.

Pemerintah Targetkan Puluhan Lokasi

Pemerintah memiliki rencana cukup besar untuk pengembangan sampah jadi listrik melalui PSEL.

Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan terdapat rencana 31 titik atau aglomerasi fasilitas PSEL. Fasilitas tersebut dirancang untuk menerima sampah dari 86 kabupaten dan kota.

Total kapasitas dari 31 aglomerasi itu diproyeksikan mencapai sekitar 40 ribu ton sampah per hari.

Namun, jumlah tersebut belum mampu menangani seluruh sampah nasional.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, masih terdapat sekitar 100 ribu ton timbulan sampah per hari yang perlu ditangani melalui metode lainnya.

Oleh sebab itu, PSEL bukan satu-satunya solusi.

Kota dengan Sampah Besar Jadi Prioritas

Pemerintah juga menetapkan kriteria untuk pengembangan PSEL.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, kota atau aglomerasi dengan timbulan sampah setidaknya 1.000 ton per hari menjadi sasaran pendekatan waste-to-energy.

Dengan demikian, fasilitas berkapasitas besar dapat memperoleh pasokan sampah secara konsisten.

Beberapa daerah juga mulai mempersiapkan proyek tersebut.

Di Jawa Barat, misalnya, PSEL direncanakan dibangun di TPA Sarimukti dan Kayumanis, Bogor. TPA Sarimukti akan melayani sejumlah wilayah Bandung Raya dan sekitarnya. Sementara itu, fasilitas Kayumanis dirancang menangani sampah dari Bogor dan Depok.

PSEL Bali Mulai Dibangun

Perkembangan konkret juga terlihat di Bali.

Danantara Indonesia memulai pembangunan fasilitas PSEL Denpasar Raya di Pedungan, Denpasar Selatan, pada 8 Juli 2026.

Selain itu, telah ada perjanjian jual-beli listrik dengan PLN untuk menyerap energi yang dihasilkan fasilitas tersebut.

Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan sampah.

Namun, manfaat menghasilkan listrik bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.

Keamanan lingkungan juga perlu menjadi perhatian.

Risiko Polusi Menjadi Tantangan

Di sinilah muncul persoalan yang disorot dalam laporan Tempo.

Teknologi insinerasi memang mampu mengurangi volume sampah. Namun, proses pembakaran berpotensi menghasilkan polutan apabila sistem pengendalian emisinya tidak bekerja dengan baik.

Karena itu, pemilihan teknologi menjadi sangat penting.

Selain itu, pengawasan emisi harus dilakukan secara konsisten.

Fasilitas juga membutuhkan sistem pengolahan residu yang memadai. Dengan demikian, persoalan sampah tidak sekadar berpindah menjadi persoalan pencemaran lainnya.

Lokasi PSEL Juga Menjadi Perhatian

Lokasi pembangunan fasilitas waste-to-energy turut menjadi isu.

Di Makassar, misalnya, rencana PLTSa pernah memunculkan kekhawatiran masyarakat karena lokasinya berada dekat dengan permukiman. Mongabay melaporkan proyek di Kecamatan Tamalanrea berjarak sekitar 250 meter dari kawasan tempat tinggal.

Kekhawatiran tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi dengan masyarakat.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan standar lingkungan diterapkan secara ketat.

Pemantauan kualitas udara juga penting dilakukan secara transparan.

Dengan cara tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah fasilitas beroperasi sesuai standar.

Pemilahan Sampah Tetap Dibutuhkan

PSEL juga tidak berarti masyarakat dapat mencampurkan semua jenis sampah tanpa pengelolaan.

Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap wajib menjalankan pengelolaan sampah dari sumbernya.

Pemilahan dari tingkat rumah tangga tetap diperlukan.

Bahkan, sampah organik disebut menyumbang sedikitnya 50 persen timbulan sampah rumah tangga. Sebagian sampah tersebut sebenarnya dapat ditangani langsung melalui pengelolaan berbasis sumber.

Oleh karena itu, PSEL sebaiknya menjadi bagian dari sistem yang lebih luas.

Pengurangan sampah, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemilahan tetap dibutuhkan.

Teknologi Lain Juga Disiapkan

Pemerintah tidak hanya mengandalkan insinerasi.

Untuk sampah yang tidak masuk kapasitas PSEL, beberapa teknologi lain telah disiapkan.

Kementerian Lingkungan Hidup menyebut refuse derived fuel (RDF), biogas melalui biodigester, pirolisis, dan insinerasi modular sebagai beberapa alternatif.

Pemilihan teknologi nantinya dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Pendekatan ini penting karena komposisi dan jumlah sampah setiap wilayah berbeda.

Dengan demikian, satu teknologi belum tentu cocok diterapkan di semua kota.

Target Pengoperasian Mulai 2027

Pemerintah ingin program ini bergerak cepat.

Kementerian ESDM sebelumnya menyatakan pembangkit listrik dari sampah ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Penanganan sampah perkotaan juga disebut menjadi prioritas yang dipantau langsung oleh Presiden Prabowo.

Sementara itu, proyek lain memiliki jadwal berbeda sesuai tahap pembangunan.

Artinya, implementasi PSEL akan berlangsung secara bertahap.

Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan pasokan sampah, lahan, perizinan, serta infrastruktur pendukung sebelum fasilitas dapat beroperasi.

Jangan Sampai Menyelesaikan Satu Masalah, Menciptakan Masalah Baru

Program sampah jadi listrik melalui PSEL menawarkan peluang besar bagi Indonesia.

Di satu sisi, fasilitas ini dapat membantu mengurangi tumpukan sampah. Selain itu, energi dari proses pengolahan dapat dimanfaatkan sebagai listrik.

Namun, teknologi tersebut bukan solusi tanpa risiko.

Emisi, residu pembakaran, lokasi fasilitas, dan pengawasan lingkungan harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan.

Karena itu, keberhasilan PSEL tidak cukup diukur dari jumlah listrik yang dihasilkan.

Keberhasilan juga harus dilihat dari kemampuan fasilitas mengurangi sampah tanpa menimbulkan pencemaran baru.

Pada akhirnya, PSEL dapat menjadi bagian dari solusi persoalan sampah Indonesia. Namun, teknologi, pengawasan lingkungan, pemilahan sampah, serta transparansi harus berjalan bersama agar manfaatnya lebih besar daripada risikonya.