Muktamar NU Minta Dana Pendidikan Tak Dipakai untuk MBG, Ini Alasan dan Dasar Hukumnya

JOMBANG — Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menyoroti penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui pembahasan Bahtsul Masail Qanuniyah, peserta Muktamar menilai dana yang sudah diperuntukkan bagi pendidikan tidak semestinya dialihkan untuk membiayai program lain.

Persoalan tersebut dibahas dalam Sidang Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Sidang berlangsung di Aula KH Jamaluddin Ahmad Center pada Jumat (28/8/2026). Forum tersebut diikuti utusan resmi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).

Pembahasan kemudian menghasilkan sikap agar pemerintah memisahkan pembiayaan MBG dari anggaran pendidikan. Muktamar juga mendorong pelaksanaan pemisahan tersebut mulai tahun anggaran 2027, tanpa menunggu batas waktu paling lambat 2028 yang diberikan MK.

Muktamar NU Tidak Menolak Program MBG

Hal penting yang perlu dibedakan adalah sikap tersebut bukan penolakan terhadap keberadaan program MBG.

Persoalan utama terletak pada sumber pembiayaannya.

Peserta Muktamar menilai anggaran yang telah ditetapkan secara khusus untuk pendidikan harus digunakan sesuai peruntukannya. Dengan demikian, program pemerintah lainnya tetap dapat berjalan tanpa mengurangi porsi anggaran pendidikan.

Pembahasan tersebut menggunakan perspektif kebijakan publik sekaligus pendekatan fikih yang menjadi tradisi Bahtsul Masail NU.

Dalam kerangka yang digunakan peserta, pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan kemaslahatan, keadilan, efisiensi, dan skala prioritas.

Anggaran Pendidikan Minimal 20 Persen

Salah satu dasar penting dalam pembahasan adalah amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan.

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD.

Karena terdapat batas minimum tersebut, peserta Muktamar menilai alokasi pendidikan harus benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan.

Kekhawatiran muncul apabila program yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dimasukkan ke dalam porsi tersebut.

Menurut pandangan yang berkembang dalam Bahtsul Masail, kondisi itu berpotensi membuat angka 20 persen terpenuhi secara administratif, tetapi dana yang secara substantif tersedia untuk kebutuhan utama pendidikan menjadi lebih kecil.

Putusan MK Jadi Dasar Penting

Sikap Muktamar NU juga berkaitan erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026.

MK pada 30 Juli 2026 memutuskan bahwa anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.

Mahkamah memberikan masa transisi. Pemisahan tersebut harus berlaku paling lambat dalam APBN Tahun Anggaran 2028, atau paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan.

Artinya, ketentuan yang berlaku untuk APBN 2026 masih diberikan ruang transisi.

Namun, Muktamar NU mengambil posisi lebih tegas mengenai waktunya.

NU Dorong Pemisahan Mulai 2027

Muktamar Ke-35 NU merekomendasikan pemerintah menjalankan pemisahan tersebut sejak tahun anggaran 2027.

Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menggunakan seluruh masa transisi yang diberikan MK hingga paling lambat 2028.

Peserta Bahtsul Masail berpendapat apabila penggunaan anggaran tersebut sudah dinilai tidak tepat, perbaikannya sebaiknya dilakukan secepat mungkin.

Sikap itu juga bertujuan memastikan anggaran pendidikan tetap tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan sektor pendidikan.

Dana Pendidikan Dinilai Punya Peruntukan Khusus

Alasan lainnya datang dari perspektif fikih pengelolaan keuangan.

Dalam pembahasan Bahtsul Masail, anggaran pendidikan dipandang sebagai dana yang telah memiliki peruntukan tertentu. Karena itu, penggunaannya tidak semestinya dialihkan secara bebas untuk program di luar peruntukan tersebut.

Prinsip tersebut menjadi penting karena anggaran negara berasal dari sumber daya publik.

Setiap pengeluaran harus memiliki dasar, tujuan, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peserta Muktamar kemudian menggunakan sejumlah kaidah fikih dan rujukan kitab untuk memperkuat argumentasi tersebut.

Kebutuhan Pendidikan Masih Besar

Perdebatan mengenai anggaran MBG sebelumnya juga muncul dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Dalam sidang perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji, menyoroti masih besarnya kebutuhan pendidikan di Indonesia.

Ia menyebut persoalan akses sekolah, kesejahteraan guru non-ASN, serta kondisi infrastruktur pendidikan sebagai sejumlah kebutuhan yang masih memerlukan dukungan anggaran.

Argumen tersebut memperlihatkan mengapa penggunaan porsi anggaran pendidikan untuk program lain menjadi perdebatan.

Semakin besar dana yang digunakan di luar kebutuhan utama pendidikan, semakin kecil ruang fiskal yang tersedia untuk mengatasi persoalan tersebut.

Pemerintah Pernah Berikan Penjelasan Berbeda

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa program MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan.

Pada Maret 2026, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Hariqo Wibawa Satria menjelaskan anggaran pendidikan 2026 mencapai Rp769,8 triliun. Di dalam struktur tersebut terdapat alokasi Rp223,5 triliun untuk Badan Gizi Nasional dalam mengelola MBG.

Pemerintah ketika itu menilai MBG memiliki hubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung proses pendidikan.

Namun, persoalan tersebut kemudian diuji secara konstitusional.

Putusan MK akhirnya mengharuskan pembiayaan MBG yang bukan komponen utama pendidikan dipisahkan dari anggaran pendidikan untuk APBN tahun-tahun berikutnya, dengan batas pelaksanaan paling lambat 2028.

Fokus pada Peruntukan Anggaran

Karena itu, polemik ini tidak tepat disederhanakan menjadi pertentangan antara NU dan program MBG.

Muktamar NU lebih menekankan persoalan dari mana anggaran MBG seharusnya berasal.

Program pemenuhan gizi tetap dapat menjadi prioritas pemerintah. Namun, peserta Muktamar berpandangan pembiayaannya tidak semestinya mengurangi porsi minimum dana yang secara konstitusional diperuntukkan bagi pendidikan.

Prinsip tersebut dinilai penting agar kebutuhan gizi dan kebutuhan pendidikan tidak harus saling mengorbankan.

Muktamar Dorong Pemerintah Bertindak Lebih Cepat

Rekomendasi Muktamar Ke-35 NU akhirnya menempatkan tahun 2027 sebagai momentum yang diharapkan untuk memisahkan anggaran MBG dan pendidikan.

Sikap tersebut lebih cepat dibandingkan tenggat maksimal yang diberikan Mahkamah Konstitusi.

Dengan pemisahan tersebut, porsi minimal 20 persen anggaran pendidikan diharapkan dapat lebih fokus membiayai kebutuhan sektor pendidikan. Sementara itu, program MBG tetap dapat memperoleh pembiayaan melalui pos anggaran yang berdiri sendiri.

Jadi, pokok sikap Muktamar NU bukan menghentikan pemberian makanan bergizi kepada masyarakat. Muktamar menekankan agar program MBG berjalan tanpa mengambil porsi minimum anggaran yang secara khusus dijamin untuk pendidikan.