Wakil Jaksa Agung Dorong Pemulihan Aset, Penegakan Hukum Tak Cukup Hanya Menghukum Pelaku
JAKARTA – Penegakan hukum tidak cukup hanya berakhir dengan hukuman terhadap pelaku. Pemulihan aset hasil kejahatan juga harus menjadi perhatian agar kerugian akibat tindak pidana dapat dikembalikan.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari penguatan kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia. Saat ini, Kejaksaan mendorong penanganan perkara yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan.
Namun, aparat juga perlu menelusuri aset yang berasal dari tindak pidana. Setelah itu, aset dapat diamankan, dirampas sesuai proses hukum, lalu dikembalikan untuk kepentingan negara atau pihak yang berhak.
Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Jadi Perhatian
Paradigma penegakan hukum terus berkembang.
Selama ini, keberhasilan penanganan perkara sering terlihat dari penangkapan dan penghukuman pelaku. Namun, pendekatan tersebut dinilai belum cukup.
Sebab, tindak pidana tertentu juga menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelaku.
Karena itu, pemulihan aset hasil kejahatan menjadi bagian penting dalam penegakan hukum.
Kejaksaan menempatkan proses tersebut sebagai bagian yang terintegrasi dalam penanganan perkara. Dengan demikian, pemulihan aset tidak hanya dilakukan setelah seluruh proses hukum selesai.
Jangan Berhenti Setelah Pelaku Dihukum
Menghukum pelaku tetap menjadi bagian penting dalam penegakan hukum.
Namun, apabila keuntungan dari tindak pidana masih dapat dinikmati, tujuan penegakan hukum belum sepenuhnya tercapai.
Oleh sebab itu, aparat perlu mengikuti aliran aset yang berkaitan dengan kejahatan.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penelusuran dan pengamanan aset. Selanjutnya, proses penyitaan atau perampasan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum.
Pada akhirnya, aset tersebut dapat dikembalikan kepada negara atau digunakan sesuai putusan dan ketentuan yang berlaku.
Asep Nana Mulyana Jadi Wakil Jaksa Agung
Asep Nana Mulyana resmi menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung setelah dilantik pada 24 Juli 2026.
Sebelumnya, Asep menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Sementara itu, jabatan Jampidum kini dipegang Leonard Eben Ezer Simanjuntak.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari pergantian sejumlah pejabat utama di lingkungan Kejaksaan Agung.
Selain Wakil Jaksa Agung dan Jampidum, pergantian juga dilakukan pada posisi Jampidsus, Kepala Badiklat, dan Kepala Badan Pemulihan Aset.
Badan Pemulihan Aset Punya Peran Strategis
Kejaksaan memiliki Badan Pemulihan Aset atau BPA.
Lembaga tersebut mempunyai posisi penting dalam pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
BPA menjalankan fungsi mulai dari penelusuran hingga pengembalian aset. Selain itu, lembaga tersebut berperan dalam pengamanan, perampasan, dan pengelolaan aset.
Peran tersebut semakin penting dalam perkara yang menimbulkan kerugian ekonomi besar.
Sebab, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya soal siapa yang dihukum. Nilai aset yang berhasil dipulihkan juga menjadi ukuran penting.
Kejaksaan Catat Pemulihan Bernilai Triliunan Rupiah
Upaya pemulihan aset telah menghasilkan nilai yang signifikan.
Dalam laporan kinerja 2025 yang disampaikan Kejaksaan, Badan Pemulihan Aset menyetorkan uang tunai sebesar Rp424,86 miliar ke kas negara.
Selain itu, penyelesaian pembayaran uang pengganti mencapai Rp18,69 triliun.
Kemudian, BPA Fair 2026 juga mencatat hasil lelang mencapai Rp997,4 miliar.
Kegiatan yang berlangsung pada 18–21 Mei 2026 tersebut melelang barang rampasan negara yang telah melalui proses hukum. Hasil lelang kemudian disetorkan ke kas negara.
Paradigma Penegakan Hukum Mulai Bergeser
Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya juga menegaskan perubahan paradigma tersebut.
Menurut Kejaksaan, penegakan hukum tidak lagi hanya berfokus pada pemidanaan pelaku. Pemulihan kerugian negara juga menjadi tujuan utama.
Karena itu, keberhasilan penanganan perkara tidak cukup dinilai berdasarkan lamanya hukuman penjara. Besarnya kerugian negara yang berhasil dikembalikan juga menjadi ukuran.
Pendekatan tersebut memberikan dimensi ekonomi dalam proses penegakan hukum.
Selain memberikan hukuman, negara berusaha memastikan keuntungan dari kejahatan tidak tetap berada dalam penguasaan pelaku.
Pengelolaan Aset Harus Transparan
Pemulihan aset juga membutuhkan tata kelola yang baik.
Aset yang telah disita atau dirampas perlu dikelola secara profesional. Selain itu, proses tersebut harus berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kejaksaan telah memiliki pedoman mengenai pemulihan aset.
Pengelolaan juga mencakup penyimpanan hingga kemungkinan pemanfaatan benda sitaan dan barang rampasan sesuai aturan.
Dengan demikian, nilai aset dapat dijaga selama proses hukum berlangsung.
Pemulihan Aset Lengkapi Penegakan Hukum
Penguatan pemulihan aset hasil kejahatan menunjukkan bahwa penanganan perkara memiliki tujuan yang lebih luas.
Pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana juga perlu ditelusuri.
Selain itu, kerugian negara harus diupayakan untuk kembali.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat penegakan hukum memberikan dampak yang lebih nyata.
Dengan begitu, proses hukum tidak berhenti ketika pelaku dijatuhi hukuman. Pemulihan kerugian dan pengembalian aset juga menjadi bagian penting untuk mencapai keadilan.
