BOGOR — Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat.
Rudy menyampaikan hal itu saat Lokakarya, Pelantikan, dan Musyawarah Kerja Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) di Leuwiliang, Rabu (17/10). Ia menekankan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pada 2025 dan berlanjut hingga 2026.
“Pemerintah daerah fokus membangun infrastruktur, khususnya di Bogor Barat, sebagai bukti keseriusan menyiapkan DOB,” kata Rudy.
Menurutnya, aspirasi pembentukan Kabupaten Bogor Barat telah muncul sejak 1990-an, namun belum juga terwujud. Selama 10 bulan memimpin Kabupaten Bogor, Rudy mengaku bergerak cepat merespons harapan masyarakat Bogor Barat.
“Sudah 35 tahun masyarakat menunggu. Kami tidak main-main. Pemerintah mulai dari keberpihakan anggaran untuk infrastruktur di Bogor Barat,” ujarnya, disambut tepuk tangan warga.
Rudy, didampingi Wakil Bupati Ade Ruhandi, menjelaskan pemerintah daerah telah mengalokasikan ratusan miliar rupiah dari APBD 2025 untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan. Selain itu, Pemkab Bogor menggandeng Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) untuk mempercepat perencanaan kawasan perkotaan calon ibu kota kabupaten baru.
IAP terlibat langsung melalui survei lokasi calon ibu kota, kajian tata ruang perkantoran, hingga diskusi kelompok terarah dan perencanaan partisipatif bersama masyarakat Bogor Barat dan Bogor Timur.
Wakil Bupati Ade Ruhandi menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi kunci menyambut DOB. Ia optimistis infrastruktur yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan melahirkan pusat-pusat ekonomi baru.
“Seperti membangun rumah tangga, semua kebutuhan harus siap agar saat mandiri, kehidupan baru berjalan baik,” kata Ade.
Panelis lokakarya, Yusfitriadi, mengingatkan pemekaran wilayah harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan ambisi elit. Ia menilai kegagalan sejumlah DOB di masa lalu terjadi karena minimnya kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan ekonomi.
“Bogor Barat tidak boleh mengulangi kesalahan itu,” tegasnya.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menyebut pembangunan infrastruktur calon DOB dilakukan bertahap. Fokus utama tertuju pada sarana yang menentukan kelayakan daerah otonomi baru.
“Jika pembangunan berlangsung sejak 2025 hingga kawasan ibu kota baru rampung, kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp5,6 triliun,” jelas Bambam.
Ketua KPPKBB Yana Nurheryana mengapresiasi langkah Pemkab Bogor. Ia menyatakan KPPKBB terus mengawal percepatan pembangunan dengan memperkuat koordinasi 14 kecamatan di Bogor Barat.
“Kami bergerak bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat agar Kabupaten Bogor Barat segera terwujud,” pungkas Yana.
Editor : agungfr
Social Header